Hukum Zakat Profesi

Oleh: Dr. Oni Sahroni, M.A (Dewan Pengawas Syariah, Inisiatif Zakat Indonesia)*

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Profesi adalah pekerjaan di bidang jasa atau pelayanan selain bertani, berdagang, bertambang dan beternak dengan  imbalan berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap atau tidak. Baik pekerjaan yang dilakukan langsung ataupun bagian lembaga, baik pekerjaan yang mengandalkan keterampilan ataupun tenaga.

Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, olahragawan, artis, seniman dan sejenisnya.

Dalam istilah fikih, pendapatan/penghasilan professional tersebut mirip dengan maal mustafad yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih zakat. Zakat profesi ini bukan bahasan baru, karena para ulama fikih telah menjelaskannya dalam kitab-kitab klasik, diantaranya kitab al-Muhalla (Ibnu Hazm), al-Mughni (Ibnu Quddamah), Nail al-Athar (Asy-Syaukani), Subul As-Salam (Ash-Shan’ani). 

Menurut mereka, setiap upah/gaji yang didapatkan dari pekerjaan itu wajib zakat (wajib ditunaikan zakatnya). Diantara para ulama yang mewajibkan zakat profesi adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Mu’awiah, ash-Shadiq, al-Baqir, an-Nashir, Daud, Umar bin Abdul Aziz, al-Hasan, az-Zuhri, dan al-Auza’i.

Zakat profesi itu wajib ditunaikan berdasarkan ayat, maqashid dan maslahat. Diantara ayat yang mewajibkan zakat bersifat umum, seperti firman Allah SWT yang artinya, “Ambillah dari sebagian harta orang kaya sebagai sedekah (zakat), yang dapat membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka, dan  doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberi ketenangan bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Hal ini sesuai dengan maqashid (tujuan) diberlakukannya zakat yaitu semangat berbagi, memenuhi hajat dhuafa dan kebutuhan dakwah. Pendapatan kaum profesional itu besar, harus terdistribusi kepada kaum dhuafa sehingga ikut memenuhi hajat mereka. 

Dari sisi keadilan, zakat tidak mungkin diwajibkan kepada petani yang mendapatkan penghasilan dengan nisabnya sekitar Rp 6,5 juta. Sedangkan seorang profesional (yang mendapatkan satu kali penghasilan yang setara dengan penghasilan petani dalam 10 tahun) itu tidak diwajibkan. Oleh karena itu, kewajiban zakat profesi telah sesuai dengan 
maqashid kewajiban zakat dan aspek keadilan.

Kewajiban zakat profesi ini juga disebutkan dalam beberapa riwayat, diantaranya Ibnu Mas’ud, Mu’awiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Abu ‘Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan, “Ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya.”

Bahkan jika menelaah penjelasan para sahabat, tabi’in, dan ulama setelahnya, begitu pula pandangan ulama kontemporer, lembaga fatwa di Indonesia dan lembaga zakat di tanah air, bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya tidak ada satupun ulama atau lembaga ataupun otoritas fatwa yang tidak mewajibkan zakat profesi.

Tetapi, semuanya mewajibkan zakat profesi, perbedaannya sebagian mewajibkan adanya haul (melewati satu tahun), dan sebagian yang lain tidak mewajibkan haul. Kesimpulan zakat penghasilan atau zakat profesi itu wajib merupakan pandangan Majlis Ulama Indonesia.

Seorang profesional, seperti dokter, pengacara, dan konsultan, menjadi wajib zakat apabila pendapatannya mencapai nisab. Nisab adalah batas minimal pendapatan wajib zakat. Jika kurang dari nominal tersebut, tidak wajib zakat. Angka ini ditetapkan dalam Islam agar kewajiban ini dibebankan kepada hartawan dan angka tersebut adalah standar minimal untuk seorang hartawan. Ta’rif adalah besaran pendapatan yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada penerima manfaat zakat.

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama terkait nisab, ta’rif, dan waktu zakat profesi. Pertama, nisab zakat profesi adalah sebesar 85 gram emas (kira-kira senilai Rp46,75 juta per tahun jika harga emas per gramnya Rp550 ribu) dengan ta’rif sebesar 2,5% dikeluarkan setiap tahun atau pada saat pendapatannya mencapai nisab.

Kesimpulan ini berdasarkan qiyas (analogi) dengan zakat emas dan perak dalam nisab dan kadar zakatnya. Dengan demikian, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas dengan ta’rif sebesar 2,5%. Akan tetapi, waktu pengeluaran zakat dapat dikeluarkan pada saat menerima. Sudah cukup nisab atau jika tidak mencapai nisab, semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

Hal ini sebagaimana fatwa MUI yang menyebutkan, “Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.” (Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan)

Zakat profesi di-qiyas-kan dengan zakat emas dan perak karena jenis dan sifat yang dizakatkan lebih mirip dengan emas dan perak. Keduanya termasuk harta (karena penghasilan keduanya berupa uang). Jika dianalogikan dengan zakat pertanian, itu akan memberatkan muzaki (donatur) karena ta’rif-nya adalah 5 %.

Kedua, nisabnya adalah 5 wasaq atau 653 kg beras (kira-kira senilai Rp6,53 juta jika harga beras per kilo gramnya Rp10 ribu) dengan ta’rif sebesar 2,5% dan dikeluarkan setiap kali menerima gaji.

Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa nisab dan waktu mengeluarkan zakat profesi di-qiyas-kan dengan zakat pertanian, yaitu dikeluarkan setiap bulan jika mencapai jumlah 5 wasaq atau senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakat dianalogikan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Dengan analogi tersebut, nisab zakat profesi adalah senilai 653 kg beras dan dikeluarkan setiap bulan (saat mendapatkan penghasilan) sebesar 2,5%.

Zakat profesi di-qiyas-kan dengan zakat pertanian karena ada kemiripan (syabah) antara zakat profesi dengan zakat pertanian, yaitu baik petani maupun tenaga profesional mengeluarkan zakatnya setiap kali panen atau mendapatkan upah. 
Sementara itu, dari aspek waktu mengeluarkan zakat profesi, zakat dikeluarkan setiap mendapatkan penghasilan karena empat hadits yang diriwayatkan oleh Ali ra, Ibnu Umar ra, Anas ra, dan Aisyah ra yang menegaskan kewajiban haul untuk seluruh harta wajib zakat.

Oleh karena itu, para sahabat, tabi’in, serta ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berbeda pendapat tentang syarat haul dalam zakat profesi, sebagian mensyaratkan haul dan sebagian yang lain tidak mensyaratkan haul.

Berdasarkan keterangan di atas, seorang profesional menunaikan zakatnya jika pendapatannya minimal 5 wasaq atau 653 kg beras (kira-kira senilai Rp6,53 juta) dengan ta’rif sebesar 2,5% dan dikeluarkan setiap kali menerima gaji. Atau minimal pendapatannya nisab zakat profesi sebesar 85 gram emas (kira-kira senilai Rp46,75 juta per tahun) dengan ta’rif sebesar 2,5% dan dikeluarkan setiap tahun atau pada saat pendapatannya mencapai nisab

Wallahua'lam bishowab

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Bersama YMI
Menyekolahkan Anak Yatim di Pelosok Desa
Zakat untuk Desa
Ayo Jadi Orang Tua Asuh
CP. 0822.1109.2410 (WA)

0 Response to "Hukum Zakat Profesi"

Post a Comment