Usaha Kecil Menengah, ASEAN dan Kesejahteraan Rakyat Kecil

Usaha Kecil Menengah (UKM) saat ini telah menjadi fokus pengembangan untuk meningkatkan perekonomian negara-negara ASEAN, karena UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja. Upaya yang dilakukan untuk memberdayakan UKM adalah dengan meningkatkan akses informasi pasar dan permintaan melalui situs UKM ASEAN. Selain itu, ASEAN juga akan meningkatkan akses pendanaan melalui pembentukan Bank UKM ASEAN sebagai program jangka panjang, dan disediakan dana pendamping untuk program jangka pendek dan menengah, serta mempromosikan UKM dalam rantai pasok regional ASEAN. 

Berdasarkan data yang dilansir Sekretariat MEA, pada tahun 2014 produk domestik bruto ASEAN mengalami pertumbuhan sebesar 4,6%, dan diharapkan dapat menyentuh angka 5% di tahun 2015. Dengan adanya MEA, produk domestik bruto ASEAN diprediksi tumbuh menjadi 4,7 triliun dolar AS pada tahun 2020, dari saat ini sebesar 2,5 triliun dolar AS. Total perdagangan ASEAN yang tercatat pada tahun 2014 tumbuh 0,8% per tahun atau sebesar 2,53 triliun dolar AS. Penanaman modal asing yang masuk ke ASEAN tumbuh dari sebesar 117,7 miliar dolar AS pada tahun 2013, menjadi 136,2 miliar dolar AS pada tahun 2014. Dengan kata lain, penanaman modal asing yang masuk ke ASEAN tumbuh sebesar 15,7% dalam setahun.

Hasil survey yang dilakukan oleh Globescan dan Program on International Policy Attitudes, University of Maryland menyatakan bahwa Indonesia merupakan tempat yang paling baik untuk memulai usaha diantara 24 negara yang disurvei. Survey yang dipublikasikan oleh BBC News pada 25 Mei 2015 didasarkan pada evaluasi terhadap tingkat kreativitas/inovasi di masing-masing negara, tingkat kesulitan untuk memulai usaha, evaluasi terhadap orang yang memulai usaha, dan kemudahan untuk menerapkan ide menjadi bisnis.

Indonesia didukung oleh kondisi demografi dimana memiliki struktur penduduk yang didominasi penduduk usia kerja sekitar 60% penduduk masih berusia di bawah 39 tahun yang memiliki potensi kreatif dan inovasi yang tinggi. Data yang dilansir oleh BPS menyebutkan bahwa lebih dari 30 tahun Indonesia memiliki indeks rasio ketergantungan mencapai angka minimal, yang berarti menunjukkan bonus demografi yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan wirausaha baru melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan.

Di ASEAN, pada tahun 2013 Indonesia memiliki jumlah UKM yang tergabung dalam jaringan global dan kegiatan ekspor yang paling rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa UKM di Indonesia memiliki nilai tambah produk dan tingkat daya saing yang rendah. Program kemitraan masih kurang dibandingkan dengan jumlah pengusaha mikro dan kecil yang ada, dimana 89% usaha mikro dan kecil tidak terkait dengan jaringan usaha/kemitraan. Sebagian besar wirausaha di Indonesia masih berorientasi pada pasar domestik. Terhambatnya perkembangan UKM ini akan sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat khususnya rakyat kecil yang tergerus akibat kebijakan yang salah kaprah.

Data yang dipublikasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui situs www.depkop.go.id menyebutkan bahwa jumlah unit usaha (mikro, kecil, menengah, dan besar) pada tahun 2013 sebesar 57.900.787, naik sebesar 2,41% dari tahun 2012 sebesar 56.539.560. Jumlah tenaga kerja tahun 2013 sebesar 117.681.244, naik sebesar 6,20% dari tahun 2012 sebesar 110.808.154. Total ekspor non migas pada tahun 2013 sebesar 1.161.327,5, turun sebesar 2,03% dari tahun 2012 sebesar 1.185.391. Sedangkan jumlah PDB atas harga yang berlaku pada tahun 2014 menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, mencapai Rp. 10.541,7 triliun, atau 5,02% melambat dibandingkan tahun 2013 sebesar 5,58%.#