Membangun Indonesia Dari Pelosok Desa

Secara historis, desa adalah cikal bakal terbentuknya masyarakat sebagai miniatur politik dan pemerintahan dalam sebuah Negara, jauh sebelum Negara dan Bangsa terbentuk. Struktur sejenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yag mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri, sehingga dapat dikatakan struktur desa relatif mandiri. Hal ini ditunjukan dengan tingkat keberagaman yang tinggi disetiap desa.

Pada masa orde baru, UU no.5/1979 tentang Pemerintahan Desa, pemerintah pusat telah melakukan penyeragaman struktur pemerintahan desa di seluruh wilayah Indonesia. Sejak tahun 1998, atau pada era reformasi, melalui UU no.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Negara menegaskan bahwa desa atau sebutan lainnya didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ini artinya, sejak era reformasi, berlaku sistem otonomi daerah, dimana desa lebih memiliki posisi dan peran yang lebih strategis, UU no.32/2004 telah mendudukan desa sebagai daerah otonom dibanding dengan produk perundang-undangan sebelumnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya pengaturan dalam UU no.32/2004 tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang pada tahun 2012 sudah berjumlah 79.702 desa (data BPS 2013).

Pengaturan desa dalam UU tersebut tidak sesuai dengan dinamika politik dan aspirasi masyarakat, khususnya terkait kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi lokal, keberagaman, partisipasi masyarakat serta pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, bertambahnya angka kemiskinan dan masalah sosial budaya yang merugikan masyarakat desa.

Dalam membangun desa, permasalahan utama yang seringkali berhubungan adalah partisipasi ketenagakerjaan (employment gap), akses dan kesempatan terhadap faktor produksi (homogenity gap), serta informasi yang berkaitan dengan pasar (information gap). Hal ini menjadi penyebab merosotnya kelembagaan lokal masyarakat (social capital) pedesaan (Nugroho, 2012).

Beberapa poin penting dalam pembangunan desa diantaranya, pertama, SDM kepala desa dan aparatur desa masih sangat lemah. Dengan hanya berpendidikan SLTP bagi kepada desa dan SLTA bagi aparatur desa, maka akan sangat sulit melakukan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Kedua, pola kontrol dan pemberdayaan masyarakat desa, dimana masyarakat desa cenderung masih homogen sehingga budaya ewuh pakewuh cenderung lebih dominan dibanding saling memberikan perbaikan dalam bentuk kontrol  pada anggaran dan kinerja desa. Kondisi ini menyebabkan desa lebih rentan terhadap masuknya pengaruh asing dengan liberalisasi ekonomi, budaya barat, arus teknologi sehingga dapat meluluhlantakan nilai lokal.

Ketiga, perebutan kewenangan koordinasi pemerintahan desa antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini menyebabkan pemerintahan kabupaten/kota selaku ibu kandung dari desa harus melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Kementerian-kementerian tersebut, birokrasi menjadi lebih rumit, apalagi ditambah dengan regulasi masing-masing Kementerian yang seringkali tumpang tindih. #