Menumbuhkan Usaha Rakyat, Peluang dan Permasalahan

Pertumbuhan peluang usaha yang sangat besar belakangan ini tidak diiringi oleh pertumbuhan jumlah wirausaha. Menurut ketua Asosiasi Franchise Indonesia, Anang Sukandar, dalam setahun peluang bisnis baru tumbuh 10%, tetapi yang bertahan dan menjadi waralaba atau memiliki cabang hanya 2%, sedangkan sisanya hilang. Padahal, menurut Kementerian Koperasi dan UKM, minat masyarakat Indonesia terhadap wirausaha berdasarkan tingkat pendidikan sebesar total 61,23% yang terdiri dari Perguruan Tinggi sebesar 6,14%, SLTA sebesar 22,63%, dan SLTP ke bawah sebesar 32,46%. 

Pemerintah memberikan perhatian terhadap wirausaha yang tertuang dalam Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi. Dalam Perpres tersebut pemerintah membuat target dalam 5 tahun, yaitu pertumbuhan jumlah wirausaha baru sebesar 1 juta unit. Bahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016, pemerintah membuat arah kebjakan untuk meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi melalui peningkatan kapasitas UMKM dan Koperasi dalam rangka menyediakan produk barang dan jasa dengan ragam, jumlah, dan kualitas yang memadai di pasar dalam negeri, serta meningkatkan adaptasi pasar dan partisipasi di pasar ekspor. Untuk mendukung terealisasinya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 tersebut, pemerintah membuat amanat perbaikan tata kelola program dan kegiatan 2015-2019 dalam rangka pendanaan UMKM dengan melakukan sinergi dan kerjasama antar kementerian.       

Beberapa permasalahan yang membuat wirausaha tidak dapat tumbuh sesuai dengan target pemerintah, diantaranya adalah:

1.    Rendahnya kualitas sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki wirausaha saat ini masih belum maksimal. Dari 3.707.205 orang wirausaha, sebagian besarnya berada pada tingkat pendidikan SD. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, setidaknya terdapat 47,9% wirausaha lulusan SD, 2,8% Diploma, dan 6,06% Sarjana. Selain tingkat pendidikan yang masih rendah, wirausaha yang ada saat ini masih belum memiliki mental usaha yang kuat. Berdasarkan Tahap Perkembangan Usaha yang dibuat oleh Kementerian Koperasi dan UKM, untuk menjalankan usaha sampai pada tingkat Tumbuh (growth) harus memiliki usaha minimal sampai dengan usia 5 tahun. Namun pada kenyataannya, banyak wirausaha yang tidak sabar dalam menjalankan usahanya, dan ingin usahanya tumbuh kurang dari 5 tahun. Akhibatnya, banyak wirausaha yang mengembangkan usahanya dengan membuat franchise atau membuka cabang di usia kurang dari 5 tahun, dampaknya usaha tersebut tidak bertahan lama, dan akhirnya hilang.  

2.    Rendahnya akses terhadap sumber daya produktif

Salah satu sumber daya produktif yang masih minim diakses oleh wirausaha adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga bulan Oktober 2015, KUR baru dimanfaatkan sebesar 30% dari target sebesar 19-20 Triliun penyalurannya di akhir tahun 2015. Rendahnya akses KUR ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, sehingga masih banyak wirausaha yang belum mendapatkan informasi mengenai kebijakan baru yang memudahkan wirausaha dalam mengakses KUR. Selain KUR, yang terkait dengan permodalan, rendahnya akses terhadap sumber daya produktif juga disebabkan oleh faktor bahan baku, informasi, dan teknologi. Dampak dari rendahnya akses terhadap sumber daya produktif bagi wirausaha adalah rendahnya tingkat produktifitas yang dimiliki. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah produktifitas wirausaha di Indonesia hanya berada pada posisi 4,3% menurut Asian Productivity Organization (APO).

3.    Tingginya biaya transaksi/usaha

Permasalahan yang sering dikeluhkan oleh wirausaha adalah beban biaya yang harus mereka tanggung untuk menjalankan usahanya. Untuk mendapatkan KUR saja setiap wirausaha harus menanggung beban bunga KUR sebesar 12%, padahal di Malaysia dan Filipina hanya memiliki bunga KUR yang kecil yaitu sebesar 3,8 %, sedangkan di Thailand hanya sebesar 2,5%. Selain itu, pelaku usaha juga sudah harus menanggung beban membayar pajak penghasilan (PPh) sebesar 1% dari omzet yang tidak melebihi Rp. 4,8 miliar seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 tentang Pajak. Di samping beban membayar PPh dan bunga KUR, wirausaha juga dihadapi oleh adanya pungutan liar di sana-sini, tingginya biaya perizinan, dan masih minimnya ketersediaan infrastruktur yang menyebabkan tingginya biaya usaha yang harus ditanggung oleh setiap wirausaha. Dengan tingginya biaya usaha yang harus ditanggung oleh wirausaha, menyebabkan tidak bertumbuhnya usaha yang dijalankan karena harus menutup beban biaya yang ditanggung.

4.    Desentralisasi tupoksi kementerian terhadap UMKM

Dalam Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi pemerintah membuat rencana untuk mengembangkan wirausaha di Indonesia. Dalam Perpres tersebut terdapat Amanat Perbaikan Tata Kelola Program dan Kegiatan 2015-2019 yang mengatur kerangka pendanaan dengan mensinergikan kerjasama antar Kementerian. Dalam amanat tersebut, terdapat kerjasama kementerian dan lembaga yang dibagi dalam kementerian utama dan kementerian pendukung. Kementerian utama selaku pembina pelaku usaha terdiri dari Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Badan Ekonomi Kreatif. Sedangkan kementerian pendukung selaku pembina dari sistem pendukung terdiri dari Kementerian Riset Teknologi dan Dikti, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Sertifikasi Nasional, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dll. Dengan banyaknya Kementerian dan Lembaga yang memiliki tupoksi terkait dengan wirausaha dapat menyebabkan saling lempar tanggung jawab, anggaran yang membengkak, dan proses birokrasi yang terlalu rumit, sehingga dapat menyebabkan terhambatnya proses pertumbuhan wirausaha di Indonesia.     

5.    Rendahnya daya saing

Sebagai akibat dari permasalahan di atas adalah rendahnya daya saing yang dimiliki oleh wirausaha Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan, daya saing UMKM Indonesia berada di posisi 50 dari 144 negara. Padahal potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk berwirausaha begitu besar,  menurut survei yang dilakukan oleh BBC World Service pada bulan Mei 2011 Indonesia merupakan tempat yang paling baik untuk memulai usaha dibandingkan dengan 24 negara lain yang disurvei. #