KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERKENDALA, JUMLAH MISKIN MAKIN MERAJALELA

UMKM merupakan sektor yang memiliki kontribusi sebesar 99,9% terhadap lapangan kerja, dan 59% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga harus mendapat perhatian pemerintah. Sejak diluncurkan bulan Agustus 2015, hingga kini penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang salah satunya ditujukan untuk UMKM,  baru mencapai angka 30% atau sebesar 5-6 Triliun dari target hingga akhir tahun 2015 sebesar 19-20 T. Tiga Bank BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan KUR (BRI, BNI, dan Mandiri) hingga Oktober 2015 baru merealisasikan rata-rata 30% dari total target sebesar 30 T. Padahal tingkat suku bunga KUR sudah diturunkan dari 22% menjadi 12 %.      

 

Ada beberapa kendala yang dirasakan oleh pelaku UMKM dalam menyerap dana KUR, diantaranya adalah:

1.    Suku bunga tinggi

Suku bunga KUR di Indonesia dianggap masih tinggi di ASEAN. Tingkat suku bunga 12% dianggap masih lebih tinggi dibanding dengan Malaysia dan Filipina sebesar 3,8%, dan Thailand sebesar2,5%. Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Nita Yudi, mengatakan bahwa idealnya angka bunga KUR di Indonesia sebesar 6%, agar bisa mendongkrak semangat para pengusaha[1].

2.    Penyaluran belum merata

Penyaluran KUR diakui masih belum merata ke seluruh masyarakat Indonesia. Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Zulbahri, mengatakan bahwa penyaluran KUR pada tahun 2014 baru dimaksimalkan oleh pengusaha UMKM di wilayah Jawa Timur saja.[2] Kredit yang didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 70% tesebut masih minim disalurkan di wilayah Sumatera dan Kalimantan Timur.

3.    Sosialisasi tidak maksimal

Minimnya pemanfaatan KUR oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disinyalir terjadi karena minimnya sosialisasi dari Perbankan selaku pelaksana program KUR. Ketua Asosiasi Perajin dan Pengusaha Kecil Mataram Yogyakarta (Asperam), Budi Sarwono, mengatakan bahwa program KUR mestinya disosialisasikan secara luas agar pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak pernah mengenal akses bank mampu memanfaatkan KUR[3]. Walaupun bunga KUR sudah diperkecil namun minim sosialisasi, tetap saja para pelaku UMKM akan minim yang memanfaatkannya, dan bahkan bisa terjadi salah sasaran dalam penyaluran dana KUR.

4.    Alat kampanye partai politik

KUR merupakan salah satu program yang mudah dijadikan alat kampanye oleh partai politik. Dengan adanya KUR, partai politik dapat dengan mudah mengobral janji-janji untuk meraup simpatik masyarakat demi mamperoleh dukungan. Jika KUR sudah dijadikan alat kampanye partai politik, maka penyaluran KUR yang seharusnya dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi skala kecil di seluruh wilayah Indonesia tidak akan diserap karena mereka lebih memilih menerima bantuan modal usaha dari organisasi politik dan politikus ketimbang mengajukan kredit pada program KUR.

Sudah selayaknya pemeritah mulai fokus pada masalah-masalah substantif dalam mengatasi permasalahan KUR ini.  Hal ini dapat mempercepat realisasi penyaluran dana KUR, menumbuhkan gairah UMKM sehingga akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

---

[1] http://www.smartbisnis.co.id/content/read/berita-bisnis/umum/berapa-kur-yang-ideal-bagi-umkm

[2] http://www.merdeka.com/uang/5-masalah-seputar-penyaluran-kredit-usaha-rakyat/penyaluran-belum-merata.html

[3] http://www.merdeka.com/uang/5-masalah-seputar-penyaluran-kredit-usaha-rakyat/sosialisasi-tak-maksimal.html