Kerancuan Dalam Mengatasi Kemiskinan Indonesia

Untuk mengukur kemiskinan, pendekatan yang paling sering digunakan adalah besaran pengeluaran (expenditure approach) atau tingkat pendapatan (income approach). Kategori miskin versi BPS (Badan Pusat Statistik) adalah mengukur tingkat kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran konsumsi penduduk per kapita per hari sebagai patokan garis kemiskinan. Seseorang akan dianggap miskin bila pengeluaran konsumsinya kurang dari kecukupan kebutuhan kalori per hari yaitu 2100 kkal/kapita/hari. Dengan patokan ini (ditambah dengan kebutuhan dasar non makanan) maka didapat garis kemiskinan di angka Rp.259.520/kapita/bulan, atau sekitar US$ 1/kapita/hari.

Namun ukuran ini berbeda dengan perhitungan World Bank, yang menggunakan pendekatan pendapatan (income approach) dengan 2 batasan pendapatan :
1. Kemiskinan Absolut : US$ 1,25/kapita/hari (sekitar Rp.12.500/kapita/hari).
2. Kemiskinan Moderat : US$ 2/kapita/hari (sekitar Rp.20.000/kapita/hari).

Perbedaan pengukuran kemiskinan versi World Bank vs BPS, dan versi Expenditure vs Income, bukan menjadi satu-satunya kerancuan dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Satu hal yang lebih menyedihkan adalah kerancuan dalam penetapan dan penyaluran jumlah sasaran dalam program-program bantuan pemerintah bagi kaum miskin seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) akibat kenaikan harga BBM Bersubsidi, program Raskin (Beras Miskin), PKH (Program Keluarga Harapan), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan lain sebagainya.

Dalam program BLT tahun 2008 misalnya, pemerintah menyalurkan dana kompensasi kenaikan harga BBM, kepada 76,4 juta jiwa (atau 19,1 juta jiwa rumah sasaran). Kalau dibandingkan dengan jumlah orang miskin yang ada di Indonesia, menurut versi BPS ada sebanyak 34,9 juta jiwa, sedangkan versi World Bank adalah 53,19 juta jiwa (20,4 %) untuk kemiskinan absolut dan 127,8 juta jiwa (52,7%) untuk kemiskinan moderat. Berarti pemeritah menggunakan data yang mana untuk menyalurkan dana BLT tersebut, dimana kalau menggunakan data versi BPS, ada kelebihan sekitar 41 juta jiwa yang menerima dana BLT, tapi kalau menggunakan versi World Bank kemiskinan moderat, ada sekitar 51 juta orang miskin yang tidak mendapatkan dana BLT, padahal mereka terkena imbas kenaikan harga BBM.

Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2012, bahwa data BPS menyebutkan angka kemiskinan Indonesia sejumlah 28,59 juta jiwa atau 11,66 %, namun pemerintah justru menggulirkan program Jamkesmas untuk hampir 76,4 juta jiwa (angka yang relatif sama dengan tahun 2008). Ketidakjelasan jumlah sasaran penerima bantuan program pengentasan kemiskinan telah menjadikan target pengurangan angka kemiskinan berjalan lambat dan tidak terkelola dengan baik. Dugaan faktor politik dan kepentingan-kepentingan pragmatis sesaat mencuat dibalik program-program ini.#