Dalam Pemilu dan Pilkada

RAKYAT MISKIN JANGAN LAGI JADI KORBAN

“Bila saya terpilih nanti, saya berjanji akan mensejahterakan rakyat, menggratiskan sekolah, harga sembako akan murah, tidak ada lagi busung lapar, tidak ada lagi rakyat miskin dan gelandangan di jalan, maka pilihlah saya !!” 

Setiap ada perhelatan Pemilu ataupun Pilkada, janji-janji manis kembali terlontar dari para calon Gubernur/Anggota DPR/Presiden. Berbagai cara dilakukan agar menarik simpati masyarakat, mulai dari memasang spanduk berisi program-program, penggalangan massa dengan mengundang selebritis, hingga pagelaran orkes dangdut. 

Kampanye pun berlangsung, sebagian dari yang hadir adalah rakyat miskin yang sengaja datang dengan harapan calon gubernur dapat merubah nasib mereka dikemudian hari. Ada juga yang menghadiri kampanye dengan berharap imbalan uang dari sang calon gubernur. 

Seringkali rakyat miskin dijadikan sasaran oleh “orang berduit” tersebut untuk mewujudkan keinginan mereka. Dengan iming-iming perbaikan kesejahteraan, mengurangi pengangguran, sampai sekolah gratis, diangkat demi ambisi mempertahankan kekuasaan. 

Memang tak bisa dipungkiri, dibeberapa Pilkada sebelumnya, masih ada calon gubernur yang disinyalir menggunakan uang untuk meraih suara rakyat miskin.  Di sisi lain, rakyat pun masih bersifat pragmatis, yaitu “kalau dia kasih uang ke saya, maka dia-lah yang saya pilih.” 

Inilah salah kaprah dalam cara pandang rakyat dalam berfikir. Sebab, bila rakyat memilih calon gubernur yang kasih uang “suap” seperti itu, tentu bila calon gubernur itu menang, maka ia akan berusaha untuk mengembalikan modalnya, dengan cara menggelapkan uang APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah) yang jumlahnya puluhan trilyun rupiah. Dengan kata lain, “melanggengkan korupsi.” 

Mari kita coba menghitungnya. Ambil sampel di Jakarta misalnya. Kalau seorang calon gubernur kasih uang untuk 500.000 rakyat miskin, untuk 1 orang dapat Rp.100.000, maka TOTALNYA dia harus mengeluarkan uang Rp.50 MILIAR. Nantinya bila dia terpilih jadi gubernur, dia akan melakukan korupsi supaya uang Rp.50 Miliar itu segera masuk kantongnya lagi. Maka pembangunan tidak berjalan, tidak dibangun lagi jalanan dan transportasi umum, sehingga kemacetan makin parah, banjir dimana-mana. Lalu, rakyat juga yang susah. 

Karena itu, JANGAN MAU LAGI JADI KORBAN PILKADA.  Jangan mau lagi dimanfaatkan dengan iming-iming uang untuk memuaskan nafsu berkuasa para koruptor tersebut.