SANKSI PIDANA BAGI PENGUMPUL ZAKAT TANPA IZIN

Hari Kamis, 27 Oktober 2011 lalu, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Undang-undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Babak baru dalam pengelolaan zakat pun akan segera dimulai.

UU ini dipandang sangat penting untuk disosialisasikan sesegera mungkin, karena salah satu yang mengemuka dalam UU ini adalah pasal yang mengharuskan umat Islam membayar zakat melalui lembaga amil zakat yang terdaftar, seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas.

Apalagi dengan adanya sanksi kepada orang yang mengumpulkan, mendistribusikan, atau mendayagunakan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang, maka sudah selayaknya setiap warga Negara mengetahui dan memahaminya.

Sanksinya pun tidak tanggung-tanggung, pidana kurungan penjara satu tahun dan denda 50 juta rupiah bagi mereka yang mengumpulkan zakat tanpa izin. Boleh jadi, ini membuat Indonesia adalah satu-satunya Negara yang akan menghukum warga negaranya bila mengumpulkan zakat tanpa memiliki izin. 

Tentunya, pemberlakuan UU ini akan berdampak luas kepada lembaga-lembaga penghimpun dan penyalur zakat di masyarakat saat ini. Disahkannya UU ini, maka akan terjadi perubahan organisasi, operasional, dan kultural yang luar biasa. Artinya, panitia amil zakat di berbagai masjid atau mushala tidak bisa lagi mengumpulkan zakat dari masyarakat di sekitar mereka. Apalagi panitia-panitia amil zakat “dadakan” yang terkadang diada-adakan hanya saat Ramadhan saja, mungkin sekolahan bikin pengumpulan zakat, sampai Taman Kanak-kanak juga ikut serta mengumpulkan zakat. Kedepannya, ini tidak bisa lagi, karena yang berhak mengelola zakat hanyalah badan-badan yang telah ditunjuk pemerintah dalam UU no.23 tahun 2011 itu.